Dampak CoVid-19, Kemendikbud RI dan DPR RI Sepakat UN SD-SMA Ditiadakan

Home / Pendidikan / Dampak CoVid-19, Kemendikbud RI dan DPR RI Sepakat UN SD-SMA Ditiadakan
Dampak CoVid-19, Kemendikbud RI dan DPR RI Sepakat UN SD-SMA Ditiadakan Ilustrasi Ujian Nasioanal. (foto: Istimewa/ayobandung)

TIMESTASIKMALAYA, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI) dan Komisi  X DPR RI sepakat UN (Ujian Nasional) SD hingga SMA ditiadakan untuk tahun ini.

Kesepakatan itu diperoleh dari hasil rapat bersama melalui video conference, Senin (23/3/2020) malam, yang membahas berbagai persoalan pendidikan di tengah ancaman wabah Covid-19.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda lewat akun Twitter @Syaiful Hooda menulis "Daring Meeting: Barusan selesai rapat daring dengan Mendikbud dan jajaran. Salah satu yang kita sepakati Ujian Nasional (UN) SD, SMP, dan SMA ditiadakan."

Sebelumnya, Huda memang sudah mendesak pemerintah menghapus pelaksanaan UN tahun ini. Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi peserta didik di tengah meluasnya wabah virus Corona.

"Ada ratusan ribu hingga jutaan siswa yang terancam terpapar virus ini jika kita memaksakan agar pelaksanaan UN tetap dilakukan," ujarnya.

Sesuai jadwal UN SMA/MA, seharusnya dilaksanakan pada 30 Maret hingga 2 April 2020. Sedangkan SMP/Mts mulai tanggal 20 hingga 23 April.

Diprediksi pada hari-hari itu, persebaran Covid-19 di Tanah Air masih tinggi, sehingga ada risiko jika peserta didik di tingkat menengah dan atas dipaksakan mengikuti UN.

"Kami sangat berharap agar kondisi penyebaran wabah Covid-19 dipertimbangkan Kemendikbud sehingga ada baiknya untuk menghindari bahaya lebih besar. Maka UN tingkat SMA/MA dan SMP/MTs dihapus saja," ujarnya.

Sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, lanjut Huda, UN tidak lagi menjadi parameter utama untuk menilai kemampuan akademis para siswa. UN hanya menjadi alat untuk memetakan kemampuan akademik para siswa.

"Selain itu UN juga tidak lagi menjadi penentu untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian tidak ada lagi alasan yang menguatkan pelaksanaan UN SMA/MA dan UN SMP/MTs di tengah meluasnya wabah yang mematikan ini," tegasnya.

Politikus PKB ini menilai, pelaksanaan UN cukup diganti dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Nantinya pelaksanaan USBN ini diserahkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan kondisi serta perkembangan penanganan wabah Covid-19.

"Ini juga momentum untuk menyerahkan pelaksanaan ujian peserta didik tingkah menengah kepada sekolah sebagai satuan pendidikan. Nantinya soal ujian dibuat oleh guru mata pelajaran dengan memperhatikan muatan kurikulim dan standar kompentensi lulusan di sekolah," katanya.

Karena itu dalam rapat bersama Kemendikbud RI dengan Komisi  X DPR RI, disepakati bahwa UN (Ujian Nasional) SD hingga SMA ditiadakan untuk tahun ini seiring semakin masifnya wabah Covid-19. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com